SUARANUSANTARAnews
Semarang – Pendiri Paguyuban Putra Daerah (PAPDA), Rozikin BD, Yang juga Ketua DPD Warga Bumiputra Indonesia (WBI) Jateng, angkat bicara terkait banyaknya proyek Pemerintah Kota Semarang yang saat ini dikerjakan oleh kontraktor maupun perusahaan dari luar daerah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan pengusaha lokal.
Rozikin mengatakan, penggunaan kontraktor dari luar daerah memang merupakan bagian dari mekanisme pengadaan yang berlaku. Namun, ia berharap Pemerintah Kota Semarang tetap memberikan porsi yang proporsional kepada pengusaha lokal yang memiliki kompetensi dan rekam jejak baik dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah.
“Penggunaan kontraktor dari luar daerah jangan sampai menimbulkan kecemburuan bagi pengusaha lokal. Selama ini banyak pengusaha Semarang yang sudah berpengalaman dan sering menangani proyek-proyek Pemerintah Kota Semarang dengan hasil yang baik,” ujarnya.
Menurut Rozikin BD, pengusaha lokal memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan perusahaan dari luar daerah. Karena itu, sudah sepatutnya mereka tetap diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Semarang.
Ia menegaskan, harapannya bukan untuk membatasi keikutsertaan kontraktor dari luar daerah, melainkan agar ada keseimbangan dalam pemberian kesempatan kepada seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
“Meskipun menggunakan pengusaha dari luar daerah, harapannya tetap ada porsi bagi pengusaha lokal, khususnya mereka yang memang sudah lama berkarya dan memiliki pengalaman menangani berbagai proyek Pemerintah Kota Semarang.
Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah sendiri,” tegasnya.
Rozikin menambahkan, keterlibatan pengusaha lokal akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Semarang. Ia berharap Pemerintah Kota Semarang dapat terus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan potensi daerah dalam setiap proses pengadaan proyek pembangunan.
(Red)
